Pemda Diminta Proaktif Jalankan Reformasi Birokrasi
Senin, 09 April 2012 – 19:01 WIB
JAKARTA - Pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tidak menunggu jadwal sosialisasi pusat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Azwar Abubakar berharap Pemda proaktif dalam hal reformasi birokrasi. Persoalan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, serta kualitas SDM aparatur. "Karena itu saya minta seluruh pimpinan instansi untuk segera mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi," pintanya.
"Jangan menunggu jadwal reformasi birokrasinya dilakukan di daerah A atau B, tapi harus diwujudkan segera,” kata Azwar dalam keterangan persnya saat pembukaan sosialisasi reformasi birokrasi pada Pemda Kabupaten/Kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Senin (9/4).
Menurutnya, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi baik pusat dan daerah menghadapi lima masalah utama. Yaitu persoalan organisasi dan kewenangan yang belum tepat fungsi dan sasaran, pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, pola pikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tidak menunggu jadwal sosialisasi pusat. Menteri Pendayagunaan
BERITA TERKAIT
- Kemenhub Memfasilitasi Kepulangan Jenazah ABK Kapal MV Hompu 1
- Masjid JIEP Jayakarta Bakal Jadi yang Terbesar di Jakarta Timur
- Sampah Jakarta 8.200 Ton, DPRD Usulkan Tiru Singapura
- Kabar Terbaru dari Kapolres Metro Jakarta Utara Soal Kasus Kematian Taruna STIP Marunda
- Ketum MUI dan LDII Yakini Kebebasan Beragama Adalah Identitas Bangsa
- Pupuk Kaltim Mulai Proses Revamping Pabrik Tertua