Pemda DKI Prioritaskan Tangani Kemacetan

Pembahasan APBD yang transparan dan bisa disaksikan seluruh warga di dua negara itu sangat jauh dengan pembahasan APBD yang dilakukan di Jakarta. Dalam pembahasan masih ada kesan saling sembunyi. Masyarakat tidak mengetahui apakah para wakil-wakilnya memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak atau tidak.

“Seperti misalnya harus memilih apakah dana ini untuk pengadaan globe atau busway, apakah dana ini untuk disumbangkan buat yayasan atau untuk membeli armada busway. Mana yang penting,” tanyanya.           

Buruknya perencanaan APBD juga membuat realisasi menjadi kacau. Seharusnya, sejak awal, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ikut mengawasi. Bukan mengawasi saat realisasi hingga pertanggungjawaban saja. Tidak adanya pengawasan saat perencanaan APBD tersebut juga memicu banyaknya anggaran yang tidak menggunakan skala prioritas. Seperti pembelian mobil tamu dewan senilai Rp 2,5 miliar.

Anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan dan lebih diutamakan pengadaan armada busway. Perencanaan yang baik saat awal pembahasan, transparansi, dan menggunakan skala prioritas menjadi kunci utama suksesnya pembangunan di Jakarta. “Siapapun gubernurnya, kalau tiga itu tidak dilaksanakan dengan baik, hasilnya akan sia-sia,” katanya.