Pemda Harus Tegas Pada Perusahaan Penyedia Buruh Outsourcing
Jika Dianggap Salahi UU Ketenagakerjaan
Jumat, 13 Juli 2012 – 22:44 WIB

Pemda Harus Tegas Pada Perusahaan Penyedia Buruh Outsourcing
"Saya minta kepada seluruh pemda supaya mencabut ijin operasional pengerah tenaga outsourcing yang tidak taat UU. Karena izinnya ada di pihak Pemda," jelasnya.
Mengenai penepatapan upah minimum provinsi maupun kabupaten, Menteri yang akrab disapa dengan panggilan Cak Imin itu mengingatkan bahwa upah minimum hanya sebagai batas atau jaring pengaman saja. Artinya, perusahaan dilarang keras menerapkan upah di bawah jejaring pengaman.
"Dengan adanya jaring pengaman itu, justru pemerintah mendorong upah layak, upah yang tidak rendah dan sesuai dengan harapan kita bersama. Oleh karena itu, upah minimum tahun 2013 harus benar-benar mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan minimum kebutuhan pekerja" lanjutnya. (Cha/jpnn)
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mencabut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI, Komnas HAM: Maksudnya Apa?
- Kabareskrim Bicara Judi Online, Ada Kata Iming-Iming dan Kebohongan
- Grib Jaya Kalteng Segel Perusahaan di Barito Selatan, Irjen Iwan Kurniawan Bertindak
- Prabowo Bakal Digitalisasi Sekolah, Siswa Bisa Belajar Dari Layar Televisi
- Wamen Viva Yoga Ajak Gen Z Berkreasi, Berinovasi & Berkiprah di Kawasan Transmigrasi
- LSM dan Mahasiswa Dinilai Berperan Penting sebagai Penyeimbang Kekuasaan