Pemda Tunggak Iuran BPJS Kesehatan Rp 900 Miliar
jpnn.com - JAKARTA - Penunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata bukan hanya dari peserta mandiri.
Peserta dari kalangan aparatur negara pun tercatat cukup banyak yang nakal. Tak tanggung-tanggung, besaran tunggakan para abdi negara ini mencapai Rp 900 miliar.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang membeberkan, para abdi negara tersebut berada di jajaran pemerintah daerah (Pemda). Bukan lantaran perorangan yang enggan membayar, tapi pihak pemberi kerja atau pemda yang tidak menunaikan kewajiban mereka. "Jadi motifnya ada yang tidak bayar seluruhnya lima persen, ada juga yang hanya dibayar kewajiban pekerjanya saja dua persen," ungkap Chazali pada Jawa Pos, Sabtu (6/6).
Chazali menambahkan, jumlah tersebut memang cukup besar. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ) untuk menegur pemda-pemda tersebut. Tapi sayangnya, ia enggan membeberkan daerah mana saja yang pemerintahnya menyalahi aturan tersebut. "Ada sekitar 10 persen pemda yang menunggak itu," kata dia.
Dikonfirmasi atas kabar tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi membenarkannya. Namun, dikatakan olehnya, angka mencengangkan itu merupakan akumulasi dari tunggakan saat Askes masih beroperasi. Dia menyebut, salah satu pemda yang menunggak tersebut adalah Majalengka, Jawa Barat. "Jadi bukan cuma dari setahun lalu, sudah dari belasan tahun lalu malah sepertinya," ujar Irfan. (mia/ang)
JAKARTA - Penunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata bukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Human Initiative Targetkan'Sebar Kurban' Jangkau Pelosok dan Wilayah Krisis Kemanusiaan
- Wamenaker Afriansyah Meyakini 3 Hal Ini Kunci Kesuksesan dalam Karier dan Kehidupan
- DJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib Pajak
- Ikatan Alumni Smandel Gelar Halalbihalal Bernuansa Betawi
- Besok, Presiden Jokowi akan Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi
- Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Perusahaan Penerima Fasilitas di 3 Wilayah Ini