Pemerintah Berjanji Tak Akan Tinggal Diam

Sementara Kepala perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim mengatakan, pelayanan menjadi kata kunci dari kerja birokrasi. Dengan pelayanan yang mumpuni, akan tercipta kepuasan publik dan perbaikan berjalan beriringan dengannya.

"Harus diakui masih ada kekurangan, karena itu perlu terus dilakukan langkah perbaikan,” tegasnya.

Jika langkah persuasif tak bisa mengatasi maslaah pelayanan yang ada, ia mendorong penindakan tegas. Tim Saber Pungli yang sudah terbentuk adalah salah satu instrumennya. Selain melakukan pengawasan, tim itu juga bisa melakukan penindakan. Prinsipnya tim dibentuk untuk perbaikan.

Apalagi pelayanan publik berkorelasi erat pada perilaku korupsi. Sedangkan korupsi memiliki sinergitas dengan efisiensi birokrasi. Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, lanjutnya, merupakan tuntutan birokrasi modern yang tidak bisa dihindari.

Ombudsman juga memiliki target yang juga merupakan tantangan bersama bagi seluruh pemerintahan pusat maupun daerah agar pada tahun 2017 ini yang masuk zona hijau. Artinya ada peningkatan hingga 35 persen, dan 2019 nanti dapat ditingkatkan lagi sampai dengan 60 persen.

Mulai Maret sampai Oktober nanti, pihaknya akan kembali melakukan observasi di seluruh daerah di NTB untuk menilai kepatuhan tentang Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian oleh pihak Ombudsman tersebut akan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya demi memperoleh hasil maksimal.

"Semua harus terus berbenah, bukan semata karena dinilai, tapi memang semangat memberikan yang terbaik pada masyarakat,” ujarnya.(yuk/r5)