Pemerintah Diminta Hentikan Perundingan dengan Freeport

Pemerintah Diminta Hentikan Perundingan dengan Freeport
Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Jawa Pos/JPNN

jpnn.com - jpnn.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengkritik aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Solidaritas Peduli Freeport di depan Kementerian ESDM, Selasa (7/3) pagi.

Aksi tersebut diduga ditumpangi kepentingan pihak PT Freeport Indonesia.

GP Ansor secara tegas mendesak pemerintah menghentikan perundingan jika berbagai aksi unjuk rasa tersebut tetap dilakukan.

"Kalau demo-demo jalanan terkait Freeport ditumpangi kepentingan perusahaan raksasa itu, GP Ansor mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan perundingan," terang Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (7/3).

Menurut Yaqut, desakan untuk menghentikan perundingan tersebut muncul lantaran adanya tekanan-tekanan melalui aksi massa.

Perundingan tersebut tidak ada manfaatnya karena seharusnya sengketa bisnis diselesaikan di atas meja.

"Tidak ada manfaatnya melanjutkan perundingan karena mereka melakukan penekanan melalui aksi massa," tegas pria yang juga anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

Unjuk rasa peduli Freeport tersebut menuntut agar pemerintah tidak memaksakan perubahan ontrak karya (KK) Freeport ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengkritik aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Solidaritas Peduli Freeport di depan Kementerian ESDM, Selasa (7/3) pagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News