Pemerintah Diminta Tidak Terjebak dengan Dualisme Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida menilai Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar di Ancol, Jakarta hanya akal-akalan untuk merebut dukungan politik dari administrasi pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya duga, Munas Golkar di Ancol, hanya untuk membangun opini secara terbuka bahwa Joko Widodo-Jusuf Kalla ada di belakang Munas," kata La Ode Ida, Senin (8/12).

Hal itu terjadi menurut Ida, merupakan ekspresi dari ketidakpercayaan pada diri-sendiri (low self confidence) dari para tokoh Golkar, yang sudah dipecat oleh kubu Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB).

Sikap Munas tandingan lanjutnya, sekaligus berupaya meminta dukungan administrasi politik parpol dari Kemenkumham agar mempersulit Golkar kubu ARB.

"Tepatnya, pihak Munas tandingan secara tak langsung meminta pemerintah untuk intervensi konflik internal Golkar, suatu yang sangat sulit dilakukan di era sekarang ini," tegasnya.

Harusnya ujar Ida, tanpa ada pernyataan itu semua, orang sudah membaca arah politiknya, yakni ke Jokowi-JK. "Pihak ARB sendiri tentu tidak boleh anggap remeh manuver kubu Munas tandingan ini, apalagi jika dikaitkan dengan status parpol yang konflik dalam UU tentang Parpol," sarannya.

Dalam konteks ini, jika pemerintah menganggap masih ada konflik internal parpol, apalagi sudah terjadi dualisme kepemimpinan seperti Golkar sekarang ini, menurut Ida, tidak boleh terjebak dan tergesa-gesa mengesahkan salah satu di antaranya.

"Pihak pemerintah harus belajar dari konflik internal PPP di mana pihak Kemenkumham tergesa-gesa mengesahkan kubu Romy sehingga menimbulkan permasalahan baru, lantaran kubu Romy dianggap pro Jokowi-JK. Ini artinya, peluang untuk terus berlanjutnya konflik internal Golkar dan PPP akan terus terbuka lebar," ungkapnya. (fas/jpnn)