Pemerintah Dinilai Mau Enaknya Sendiri

Lebih lanjut, anggota Komite II DPD yang membidangi sumber daya alam dan ekonomi itu mengungkap, DPD sudah pernah mengundang Menkeu Agus Martowardojo dan Menteri ESDM (saat dijabat Darwin Zahedi Saleh) agar kepentingan daerah diutamakan, namun diabaikan pemerintah pusat.

Sikap yang sama juga diutarakan wakil rakyat yang duduk di Komisi VII DPR Satya W Yudha (Golkar) dan juga anggota Komisi XI dari PPP Zaini Rachman. Keduanya sepaham daerah penghasil harus diutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah dan juga pemerintah pusat.

Menurut Zaini Rachman, dari awal langkah Menkeu menguasai 7 saham Newmont itu sudah keliru. Pertama, tidak meminta izin DPR untuk membeli sisa saham 7 persen, tidak melaksanakan hasil audit BPK soal pembelian saham tersebut, dan terakhir kesalahan membawa masalah ini ke area sengketa kewenangan negara dengan mengajukan uji materi ke MK.

“Menurut saya, persidangan di MK soal Newmont itu mestinya batal demi hukum. Sebab tidak ada sengketa dan ini tidak kontekstual. Karena tidak ada kewenangan Kemenkeu yang diambil DPR dan juga BPK. Menkeu hanya mengulur-ulur waktu saja,” tegas Zaini.