Pemerintah Dinilai Tak Serius Jalankan Program B10

Meski demikian, Tumiran menegaskan bahwa pemerintah harus melibatkan semua stakeholders yang terlibat dalam kebijakan BBN ini, seperti Kementerian Perhubungan dan Perindustrian, asosiasi industri otomotif, PLN serta asosiasi penghasil CPO. “Setelah stakeholders siap, baru pemerintah memastikan kesiapan pelaku industrinya melalui sebuah regulasi. Ini harus benar-benar siap, bukan lagi uji coba,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel (Aprobi) MP Tumanggor mendesak pemerintah agar mempercepat program biodiesel dari B10 menjadi B20, meski pelaksanaan B10 berjalan lamban. Selain akan menghemat keuangan negara juga akan memperbaiki defisit neraca pembayaran akibat masih tingginya BBM impor.

Percepatan ini akan berjalan mulus karena 23 anggota Aprobi plus anggota Gapki yang merupakan perusahaan crude palm oil (CPO) siap mengembangkan biodiesel untuk menyuplai kebutuhan dalam negeri dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan B20 akan berdampak positif kepada industri biodiesel dimana kapasitas terpasang biodiesel baru 5,7 juta kiloliter akan naik menjadi 7-8 juta kiloliter, asalkan B20 terealisasi dan harga menguntungkan. Selain itu, didukung juga oleh jumlah produksi CPO Indonesia yang telah mencapai 30 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut akan semakin meningkat menjadi 40 juta ton per tahun pada 2020. “Sekarang ini kami masih menunggu keseriusan pemerintah. Ketegasan ini harus didukung dengan regulasi yang jelas dan insentif pajak,” tandasnya.(sam/jpnn)