Pemerintah Godok Tiga Opsi Distribusi BBM Bersubsidi

Saat disinggung apakah jawaban-jawaban itu bakal membuat rekomendasi tidak segarang saat melempar wacana, Faisal mengelak. Dia memastikan tim tetap kritis dalam mengulik dugaan adanya mafia migas di dalam tubuh Petral. ”Sampai akar masalahnya selesai. Kita enggak bisa berfantasi,” terangnya.

Dia menambahkan, informasi yang didapat kemarin bakal menjadi masukan untuk memberikan rekomendasi. Soal isi rekomendasi belum bisa disampaikan karena tim masih melakukan rapat-rapat lagi. Yang jelas, tim nanti hanya memberikan rekomendasi, bukan vonis. Pemerintah yang akan memberikan keputusan setelah membaca rekomendasi tersebut.

”Ada dua rekomendasi. Pertama, tentang formula harga BBM yang akan disampaikan pada tahun ini. Kedua, soal keberadaan Petral,” terangnya.

Anggota Tim RTKM Darmawan Prasodjo menambahkan, pihaknya bakal mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan pembangunan kilang baru. Itu bisa menjadi solusi supaya perusahaan pimpinan Dwi Soetjipto itu tidak lagi ketergantungan terhadap impor minyak.

Kilang minyak dinilai vital karena kondisi saat ini membuat biaya produksi lebih mahal daripada impor.

”Dari diskusi mengoptimalkan supply chain Pertamina, kami menemukan total cost dari hilir itu USD 63,6 miliar per tahun. Petral menyebut, kalau nilai tukar Rp 12.500 saja, itu sudah mendekati Rp 800 triliun per tahun,” terangnya.

Lebih lanjut dia memerinci, di antara USD 63,6 miliar, USD 57 miliar adalah procurement. Jika dapat mengoptimalkan 2,5 persen saja, dia menyebut Pertamina bisa mendapatkan tambahan EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sampai USD 1,5 miliar atau setara Rp 20 triliun per tahun.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kilang baru juga bisa menambah pundi-pundi uang Pertamina. Alasannya, kilang baru bisa mengolah minyak dengan kadar sulfur tinggi dan biaya pengadaan BBM bisa dikurangi lagi sampai 2 persen. ”Itu sudah lebih dari Rp 10 triliun sampai Rp 12 triliun per tahun,” jelasnya.