Pemerintah Harus Perbaiki Tata Kelola Perdagangan Minyak Goreng Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Alumni Institut Pertanian (Kainstiper) Priyanto PS mengatakan pemerintah Indonesia harus memperbaiki tata kelola perdagangan minyak goreng nasional.
Menurutnya, jejaring logistik pasar yang dibutuhkan masyarakat, harus diperbaiki dan dikelola menjadi lebih baik.
"Tujuannya, supaya pasokan minyak goreng bisa merata dan dapat mudah diakses masyarakat luas dengan harga terjangkau,” ujar Priyanto dalam keterangan persnya, Rabu (11/5).
Infrastruktur logistik yang selama ini masih terbilang karut marut, menurut Priyanto, dapat difasilitasi pemerintah Indonesia, melalui jaringan logistik Bulog dan BUMN, untuk menjamin adanya pasokan minyak goreng curah, hingga sampai kemasyarakat yang membutuhkan.
Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan perkebunan milik pemerintah (PT Perkebunan Nasional) yang mengelola perkebunan kelapa sawit milik negara, harus berfungsi menyediakan pasokan utama kebutuhan CPO nasional.
“Jika infrastruktur logistik minyak sawit nasional diperbaiki, dari hulu dapat menyediakan pasokan CPO hingga hilir menghasilkan minyak goreng curah, maka kebutuhan minyak goreng nasional secara langsung dapat terpenuhi,” jelas Priyanto.
Pemerintah juga harus segera membangun industri minyak sawit yang terintegrasi, dari hulu hingga hilirnya,” katanya.
Dengan memiliki industri sawit yang terintegrasi, menurut Priyanto, maka pemerintah dapat mengelola kebutuhan domestik dengan lebih baik.
Infrastruktur logistik yang selama ini masih terbilang karut marut, bisa difasilitasi pemerintah Indonesia.
- 5 Jenis Minyak Goreng Terbaik untuk Penderita Diabetes
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tinjau Operasional PHM, Dorong Produksi Energi Nasional
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Kejagung Berpeluang Terapkan Pasal TPPU dalam Kasus Suap Rp60 Miliar
- Ini Upaya Bea Cukai Perkuat Kolaborasi dengan Perusahaan Berstatus AEO di 2 Daerah Ini
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online