Pemerintah Perlu Mengkaji Ulang Asumsi Nilai Tukar APBN 2023 Sebesar Rp 14.800

Pemerintah Perlu Mengkaji Ulang Asumsi Nilai Tukar APBN 2023 Sebesar Rp 14.800
Pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi nilai tukar APBN 2023. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

Menurut dia, tantangan ke depan akan semakin berat. Hal itu ditunjukkan salah satunya dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin memperberat beban APBN.

“Badai ekonomi makin mendekat, ketika lemahnya rupiah akan membebani APBN kita," terangnya.

Menurut Uchok, Indonesia masih menggunakan dolar AS untuk membayar hutang luar negeri dan keperluan lain. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, maka akan semakin bertambah besaran rupiah yang dikeluarkan.

Uchok menjelaskan ketika mau bayar utang dan bunga utang dalam bentuk dollar AS, akan naik tinggi dalam rupiah. Belanja impor bahan baku atau yang lain, akan tinggi dan mahal.

“Daya beli rakyat makin lemah, dan lama kelamaan, rupiah tidak laku lagi sebagai transakai jual beli dalam negeri sendiri,” kata dia.

Oleh sebab itu, Uchok menyarankan perencanaan APBN 2023 harus lebih memberi ruang pada sektor pertanian, perkebunan, dan pangan.

Menurut dia, sektor lain patut untuk ditunda dahulu. Ia menambahkan alokasi belanja negara untuk alutsista di TNI dan Polri juga patut dialihkan untuk kemandirian pangan dan energi.

"Perencanaan APBN ke depan, harus banyak pertanian dan perkebunan untuk menanam pangan. Tolong tinggal proyek IKN atau APBN 2023 naik jadi Rp 3.050 triliun,” ungkap Uchok.(fri/jpnn)

Bhima Yudhistira mengatakan mengamati dinamika ekonomi, pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi nilai tukar APBN 2023, yang semula berada di Rp 14.800.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News