Pemerintah Pusat Ingin Terlihat sebagai Dewa Penolong Honorer K2

"Kelihatan sekali kalau pemerintah tengah bermain sandiwara. Pusat seolah-olah ingin terlihat sebagai dewa penolong, sementara pemda sebagai tertuduh. Karena pusat mengalihkan semua tanggung jawab ke pemda," tuturnya.
Said menyarankan pemerintah pusat berhenti bersandiwa. Jangan menunggu banyak kepala daerah masuk bui karena memenuhi hasrat politik pemerintah.
BACA JUGA: Semangat Gelar Silatnas Honorer K2 dengan Presiden Jokowi, Kapan sih?
Senada itu Korwil PHK2I Sulawesi Selatan Sumarni Azis mengatakan, saat ini pemda belum berani mengumumkan karena dana tidak punya. Konsekuensi pengumuman adalah Pemda sudah siap menggaji PPPK.
"Aduh, kami terus dipertontonkan dengan dagelan politik pemerintah. Kami ini bukan kaum bodoh. Kami sudah paham ini hanya untuk membujuk honorer K2. Kenapa enggak diumumkan saat pencoblosan 17 April saja," tandasnya. (esy/jpnn)
Rekrutmen PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari honorer K2 terlalu dipaksakan demi kepentingan Pilpres 2019.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2, Ini Datanya, Tetap Semangat ya
- Soal Jadwal Pengangkatan CPNS & PPPK 2024, Pak Alim Sanjaya Beri Penjelasan Begini
- Sudah Ada yang Masuk Daftar Hitam, Tak Bisa Daftar CPNS & PPPK