Pemerintah Rugi Kalau Penuntasan Kasus Saracen Molor
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai, kasus Saracen perlu segera dituntaskan. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena opini masyarakat bisa berkembang liar.
Misalnya mencoba menduga seolah lawan politik pemerintah saat ini berada di balik kelompok tersebut.
Namun, bisa juga muncul pemikiran seolah-olah kasus Saracen sengaja dipelihara pemerintah untuk menjegal lawan politik. Apalagi Pemilu 2019 sudah di depan mata.
"Sampai sekarang walau sudah ditetapkan tersangka dan ada benang merahnya, tapi belum diungkap aktor intelektualnya. Jadi saya kira perlu diklirkan lebih dulu, agar tak terlalu liar," ujar Idil kepada JPNN, Rabu (20/9).
Idil memperkirakan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi justru menjadi pihak yang paling dirugikan, jika permasalahan soal Saracen dibiarkan terlalu lama mengambang.
Pasalnya, untuk menggiring opini kasus sengaja dipelihara oleh penguasa cukup mudah. Mengingat penguasa memiliki wewenang dan sumberdaya.
Sulit diterima akal dengan kemampuan yang ada, pengungkapan kasus secara tuntas tidak bisa segera dilakukan.
"Jadi yang paling dirugikan pemerintah, karena bisa dianggap mengembangkan kondisi tersebut," pungkas Idil.(gir/jpnn)
Cukup mudah menggiring opini bahwa kasus ini dipelihara pemerintah
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Bea Cukai dan Bareskrim Polri Berkolaborasi Gagalkan Peredaran Narkotika di 2 Daerah Ini
- Bea Cukai-Bareskrim Bongkar Pabrik Ekstasi di Sunter, 4 Tersangka Diringkus, 2 Masuk DPO
- Gerebek Clandestine Lab di Semarang, Bea Cukai-Bareskrim Polri Sita Sabu dan MDMA
- Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional Digagalkan, Bravo, Bea Cukai Soekarno-Hatta!
- Bareskrim Buru Satu Anggota PPLN Kuala Lumpur yang Kabur
- Bareskrim Polri Tolak Laporan TPDI, Petrus Selestinus: Aneh