Pemerintah Segera Ganti Dirut Pertamina
Sutanto Lirik Orang Dalam, Men BUMN Jagokan Calon Eksternal
Senin, 19 Januari 2009 – 01:59 WIB

Pemerintah Segera Ganti Dirut Pertamina
Kuntoro saat menjabat dinilai kurang berhasil. Namun, saat memimpin BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Kuntoro dinilai cukup berhasil. Sedangkan Erry yang pernah menjabat wakil ketua KPK juga dinilai sebagai sosok yang tepat memimpin Pertamina.
Baca Juga:
Sementara Komisaris Utama Pertamina Sutanto condong kepada calon dari lingkungan Pertamina. Sutanto yang mantan Kapolri itu mengusung tiga nama. Yaitu, Sony Sumarsono (mantan direktur umum dan SDM Pertamina), Maizar Rahman, (mantan gubernur OPEC untuk Indonesia), dan Achmad Faisal yang saat ini menjabat direktur pemasaran dan niaga Pertamina.
Dalam pertemuan itu, Sutanto berharap agar Pertamina diisi Dirut yang sudah biasa bekerja di Pertamina. Itu dilakukan agar di Pertamina tidak terafiliasi politik karena dikhawatirkan akan banyak kepentingan pihak luar menjelang pemilu mendatang. Sedangkan Hatta Radjasa yang dikonfirmasi lewat telepon seluler tidak menjawab.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil kembali menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang, rencananya, dilaksanakan Kamis depan (22/1) tidak membahas agenda evaluasi atau pergantian direksi. ’’(Agendanya) pembahasan RKAP saja,’’ ujarnya melalui pesan singkat kepada Jawa Pos kemarin.
JAKARTA – Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun benar-benar menyebabkan posisi Ari H. Soemarno kiat terjepit. Ari diprediksi
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2, Ini Datanya, Tetap Semangat ya
- Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI, Komnas HAM: Maksudnya Apa?