JPNN.com 
Pemerintah Sudah Naikkan Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak
“Kita harus outward looking. Komoditas yang punya nilai tambah harus diatur dengan baik,” tutur Erani.
Di tempat yang sama, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir isu ekonomi sudah menjadi bagian penting dari perhatian masyarakat yang berpengaruh kepada tingkat kepuasan terhadap pemerintah.
Dia menyebut persepsi masyarakat dan lingkungan bisnis masih belum seutuhnya positif dalam memandang kebijakan-kebijakan utama pemerintah.
Misalnya, pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah, dan BPJS Kesehatan.
“Sejak mei 2017 sudah tidak ada lagi paket kebijakan ekonomi yang baru. Presiden dalam 1,5 tahun terakhir banyak terfokus pada agenda politik,” kata Yose.
Koordinator Presidium FAA PPMI Agung Sedayu menuturkan, selain implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan juga harus diperkuat.
Banyak peraturan tanpa pengawasan implementasi akan menyebabkan disinformasi publik,” kata Agung. (jos/jpnn)
pemerintah tidak akan mengabaikan kelanjutan reformasi ekonomi di tengah gebyar pesta demokrasi pada 2019.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Marwan Demokrat: Saatnya Pemerintah Ambil Langkah Nyata & Terukur
- Waka MPR Eddy Soeparno Optimistis MBG hingga Kopdes Merah Putih Bikin Ekonomi Tumbuh
- Indonesia Investment Outlook 2025 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
- Jurus Bea Cukai Parepare Dorong Laju Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah
- Pemerintah Optimistis Penguatan Ekonomi Syariah Mendongkrak Target Pertumbuhan 8% di 2029
- Perputaran Uang Judol Capai Rp1.200 Triliun, DPR: Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
.jpeg)
