Pemerintah Tak Bisa Lepas Tangan dari Kisruh DPT

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menyatakan amburadulnya data pemilih tetap (DPT) sudah terjadi sejak dulu. Sayangnya, persoalan itu tidak bisa dibebankan kepada pemerintahan sebelumnya.

Menurut Kaban, carut marutnya data pemilih menjadi tanggungjawab pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, persoalan itu juga terjadi saat ini.

"Pemerintah yang sekarang bertanggung jawab dong. Karena sekarang terjadi lagi, pemerintah yang sekarang lah yang bertanggung jawab. Enggak bisa dikatakan yang lalu-lalu," kata Kaban usai acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/10).

Untuk mengatasi permasalahan daftar pemilih, dibuatlah kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Meski begitu, Kaban menyatakan, langkah itu belum berhasil untuk mengatasi permasalahan daftar pemilih.

"Mendagri dengan e-KTP ini kan juga harus dijawab, apakah e-KTP ini sudah selesai atau belum. Kalau dibilang sudah, kenapa terjadi kekisruhan data?" kata Kaban.

Karena itu, ia menyarankan agar jadwal pemilu ditunda saja jika DPT masih bermasalah. Indonesia, menurut Kaban, sudah pernah menunda pemilu.

"Ditunda saja. Kita pernah menunda pemilu 10 tahun. Dari 1945 ke 1955. Jadi ada presedennya. Kita punya pengalaman," kata Kaban.

Sedangkan Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan kisruh DPT bukan hanya menjadi tanggungjawab presiden. Menurutnya, kisruh DPT adalah persoalan bersama.