Pemerintah Tak Jamin DPT Pilpres Akurat

JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan (Adminduk) Depdagri, Abdul Rasyid Saleh tidak berani menjamin bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu presiden (pilpres) Juli mendatang tidak akan bermasalah. Dia menjelaskan, potensi ketidaakuratan pendataan pemilih pilpres, sebagaimana pendataan pemilih pileg, terletak pada saat entry data ke komputer. Data yang diperoleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memang harus dimasukkan ke sistem komputer yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD sendiri banyak yang kekurangan tenaga teknis yang lihai mengoperasikan komputer.

 

Dengan alasan itu, melalui surat edaran (SE) Mendagri Mardiyanto tertanggal 15 April 2009, para gubernur, dan bupati/walikota diminta untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar memperbantukan tenaga operator komputer yang ada di dinas tersebut kepada KPUD. Tenaga ini untuk membantu pemutakhiran DPS dan penyusunan dan penetapan DPT pilpres. "Bantuan ini diperlukan karena di pemda ada skill yang lebih. Nanti yang melakukan entry data tetap KPUD sendiri, termasuk yang mengawasi proses entry data itu. Jadi, tenaga dari pemda itu hanya sekedar membantu," terang Abdul Rasyid Saleh di kantornya, Jakaarta, Kamis (7/5).

 

Penjelasan senada disampaikan Direktur Pendaftaran Pemilih Ditjen Adminduk,Irman. Menurutnyam, tahapan yang paling rawan menjadi sumber persoalan DPT adalah saat mengalihan DPS menjadi DPT. Dalam pendataan pemilih pileg lalu, terdapat sejumlah kasus dimana data tambahan yang sudah diusulkan masuk ke DPS, tetap tidak muncul lagi di DPT.

 

"Ketika misalnya di DPS ada tambahan 20 nama, tapi tetap tidak muncul di DPT. Di situlah peluang data tercecer. saya sudah menyampaikan ke Ketua KPU agar tenaga-tenaga teknis di KPUD Kabupaten/Kota itu ditingkatkan kualitasnya," ujar Irman.