Pemerintah Tetap Larang Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah membatalkan rencana untuk mengizinkan aparaturnya menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Sebab, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran akan dipertahankan.
"Permenpan memang masih melarang. Dilanjutkan itu saja, tidak ada perubahan," ujar MenPAN-RB Asman Abnur di Istana Negara, Senin (4/6) malam.
Larangan itu berdasar Permen PAN-RB Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Merujuk aturan yang sudah 12 tahun berlaku itu maka semua kendaraan pemerintah tidak boleh digunakan untuk selain dinas.
Terkait surat edaran (SE) KPK yang mengimbau pejabat negara menolak pemberian gratifikasi berupa parsel, uang maupun fasilitas dalam bentuk pemberian lainnya, Asman menegaskan bahwa sudah ada aturan yang melarang hal itu. Mantan wali kota Batam itu menegaskan, larangan bagi PNS menerima parsel Lebaran juga tetap berlaku.
"Kan sama kayak tahun-tahun lalu. Tahun sekarang sama baik parcel ataupun mobil dinas. Jadi sesuai permenpan yang ada dilanjutkan. Tidak ada perubahan sama sekali," tegasnya.(fat/jpnn)
Pemerintah mempertahankan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Imbauan MenPAN-RB & BKN Tak Ampuh, Honorer K2 Teknis Tetap Diputus Kontrak
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia