Pemerintahan SBY Dinilai Mulai Goyah
Rabu, 30 Desember 2009 – 18:05 WIB
Pemerintahan SBY Dinilai Mulai Goyah
Sayangnya, tidak satupun di antara penentu nasib bangsa ini yang peduli dengan praktek mafia hukum itu. Sebaliknya, bila pelanggaran hukum itu menimpa rakyat kecil, maka serta-merta penegak hukum berlomba menjadi pahlawan penegak hukum. "Sementara bila hal serupa menyangkut petinggi republik atau pengusaha kakap, para penegak hukum bungkam," ujarnya.
Baca Juga:
Masih soal perselingkuhan proses penegakkan hukum, Ali Mochtar Ngabalin kembali mengungkit tragedi yang menimpa dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. "Keduanya menjadi sasaran sekelompok orang yang tidak bisa menerima korupsi disikat hingga ke akar-akarnya. Para pelaku mencoba mengkriminalisasi dua pimpinan KPK agar tidak banyak berkiprah untuk meringkus koruptor," tegasnya.
Menjelang 50 hari perjalanan pemerintahannya, SBY selaku pimpinan Koalisi mulai merasakan jalan yang tidak mulus. Partai koalisi terkadang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan jalur yang mereka kehendaki hingga terbentuk Pansus Hak Angket Bank Century. Partai koalisi, di luar Demokrat, secara utuh menjadi inisiator hak angket Century. "Dan itu berhasil," imbuh Ali.
"Skandal Bank Century telah mencoreng negeri ini. Betapa tidak, saat mayoritas rakyat Indonesia megap-megap karena kesulitan ekonomi, disi lain sebagian orang menikmati urang rakyat yang digelontorkan melalui Bank Century. Parahnya, dana tersebut diduga mengalir ke parpol untuk biaya kampanye," ungkapnya.
JAKARTA - Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan wajar, jika di penghujung tahun 2009
BERITA TERKAIT
- Sepanjang 2024, BPJS Kesehatan Catat Jumlah Peserta Aktif JKN & Penerimaan Iuran Melonjak
- Belum 100 Hari Dilantik, Pramono Rombak 59 Pejabat Eselon Termasuk Wali Kota
- Menteri Rini Mengenang Masa Kuliah, jadi CPNS 1990, Kisah Hidup Tidak Selalu Mulus
- YATBL Laporkan Muhammad Kadafi ke Bareskrim Polri
- Kementerian BUMN Tunjuk Rivan Purwantono Sebagai Direktur Utama Jasa Marga
- KUHAP Baru Diharapkan Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Sistem Hukum