Pemidanaan Helmut Hermawan Bertentangan dengan Asas Hukum dan Semangat Cipta Kerja

Pemidanaan Helmut Hermawan Bertentangan dengan Asas Hukum dan Semangat Cipta Kerja
Ilustrasi Palu Hakim. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi menyebut kewajiban entitas pemilik IUP/IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala kepada pejabat pemerintah terkait masuk dalam ranah pertdata, bukan pidana.

Hal itu disampaikannya untuk mengkritik jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejari Makassar yang mendakwa eks bos PT CLM Helmut Hermawan dengan tuduhan menyampaikan keterangan palsu.

"Dalam konteks yang lebih sederhana, peraturan perundang-undangan kita sudah memberikan ruang yang cukup dinamis, berhukum secara lentur jadi jangan dikit-dikit pidana, dalam konteks UU Minerba. Misalnya, dalam konteks pasal 177 dan 178 UU Cipta Kerja, kalau ada permasalahan administratif, selesaikan dulu secara administratif," kata Ahmad Redi di Jakarta, Senin (15/5).

Ia pun selalu mengingatkan ada social policy dalam konteks hukum pidana. Sebab, kata dia, social policy itu bicara mengenai social defense policy, ketika bicara mengenai social defense policy ada criminal policy yang tidak melulu pendekatan penal.

"Kita tidak bicara tentang UU pertambangan minerba yang sangat berbasis pendekatan penal ketika pelanggaran administratif sudah benar benar terjadi. Kita bicara mengenai perspektif UU Cipta Kerja bahwa apabila ada pidana pertambangan, pengenaan sanksi admnistratif itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kemanfaatan dibandingkan penggunaan sanksi pidana," bebernya.

Kemudian, lanjutnya, UU Cipta Kerja memberikan ruang yang begitu besar untuk penggunaan asas ultimum remedium dan prinsip una via dalam sengketa pertambangan.

"Terakhir sengketa dalam hubungan kontraktual berdimensi pidana, juga dapat diselesaikan melalui prinsip Una Via. Ini saya kira merupakan bagian dari upaya negara dalam konteks pidana bisa memberikan kepastian hukum yang adil tapi juga kemanfaatan dan keadilan hukum yang adil bagi bangsa dan negara Indonesia," jelasnya.

Senada, pakar hukum dari Universitas Indonesia, Eva Achjani menyatakan potensi abuse of power dalam perkara Helmut Hermawan cukup besar.

UU Cipta Kerja memberikan ruang yang begitu besar untuk penggunaan asas ultimum remedium dan prinsip una via dalam sengketa pertambangan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News