Pemilu 2019, KPU Siapkan Nyaris Satu Miliar Surat Suara
Rencananya, lanjut Arief, pengadaan logistik pemilu akan dimulai pada awal atau pertengahan tahun depan.
Prosesnya melalui e-katalog, lelang, atau penunjukan langsung sesuai ketentuan yang ada. Untuk menghindari persoalan hukum dalam proses penyediaan logistik, pihaknya sangat hati-hati.
Sebab, jumlah anggaran yang digunakan tidaklah sedikit. ”Sekitar 20 persen dari total anggaran pemilu Rp 18 triliun,” imbuhnya.
Arief menjelaskan, KPU akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan banyak lembaga. Mulai kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bentuk kerja sama dan konsultasinya beragam dan disesuaikan dengan kewenangannya. ”Misal, proses pengadaan kami kerja sama dengan LKPP. Agar tidak terjadi korupsi, kerja sama dengan KPK,” tuturnya.
Bukan hanya itu, dalam pertemuan bersama dengan semua perusahaan kemarin, KPU juga mewanti-wanti untuk tidak berupaya main curang.
Sementara itu, Kasubdit Pengadaan Barang dan Jasa Kejaksaan Agung Irwan Sinuraya mengatakan, selama proses perencanaan sampai dengan pengadaan, pihaknya akan melakukan pendampingan. Bentuknya mulai diskusi hingga pemaparan progres. (far/c6/fat)
Pemilu 2019, merupakan pemilu untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Kuasa Hukum Irman Gusman Yakin Permohonan PSU akan Dikabulkan MK, Ini Alasannya
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Ketua KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Calon Terpilih Pilpres 2024