Pemilu 2019 Mempercepat Konsolidasi Demokrasi

Pemilu 2019 Mempercepat Konsolidasi Demokrasi
Para pembicara, dari kanan: Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri DR Bahtiar, Peneliti LIPI Profesor Syamsuddin Haris, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf. Foto: ist for JPNN

Menurutnya, pada dua pemilu tersebut, praktik politik uang terjadi secara massif.

“Juga terjadi kompetisi yang tidak sehat antar kandidat dalam parpol dan antar parpol, makin menguatnya figur yang asal populer tapi bukan kader parpol, dan cenderung melemahnya peran partai politik,” urai politikus asal Banten itu.

Dia berharap, pemilu 2019 menjadi momen penguatan peran partai politik, sebagaimana terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.

Politikus senior itu berharap, partai politik tidak hanya sekadar seperti tempat pencarian bakat.

“Tapi, dalam tataran ideal, juga dapat melakukan fungsi rekrutmen anggota dan pemimpin politik, pendidikan politik, dan juga kaderisasi,” terangnya.

Sementara, Direktur Politik Dalam Negeri DR Bahtiar mengatakan, memang pemilu 2019, diarahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil.

“Pentingnya sistem pemilu yang mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensiil sekaligs mempercepat konsolidasi demokrasi dan juga pemilu yang menghasilkan pemimpin yang negarawan di semua level pemerintahan,” ujar Bahtiar. (sam/jpnn)


JAKARTA – Akhir September ini pemerintah menargetkan menyerahkan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) ke DPR untuk dibahas


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News