Pemilukada Harus Dilakukan Serentak
Kamis, 17 Juni 2010 – 06:06 WIB
Usulan Ferry tersebut sebenarnya untuk menanggapi wacana bahwa gubenur akan ditunjuk DPRD. Pria berkacamata tersebut mengaku kurang setuju dengan wacana yang dilontarkan oleh pemerintah pusat tersebut. Apalagi jika alasan untuk penunjukan tersebut adalah untuk melakukan penghematan biaya pemilukada. "Kalau tidak mau mengeluarkan banyak biaya ya negara ini dibubarkan saja," katanya dengan nada ketus.
Baca Juga:
Seperti yang diketahui pemerintah pusat sedang menggodok revisi UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana salah satu isinya adalah untuk merevisi pemilihan gubernur yang akan ditunjuk oleh DPRD.
Sebab, pemerintah merasa bahwa peran gubernur tidak terlalu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sedangkan yang paling berperan di daerah adalah bupati dan walikota. "Gubernur hanyalah wakil pemerintah pusat di daerah," ucap Sapto Supono, Direktur Pejabat Negara Ditjen Otda Kemendagri di tempat yang sama.
Lebih lanjut Sapto menerangkan bahwa tugas gubernur adalah mengevaluasi, mengkoordinasi, membina dan mengawasi lintas kabupaten yang ada diwilayahnya. "Jadi lebih efektif kalau ditunjuk DPRD," ucap Sapto.
JAKARTA - Jadwal pemilu legislatif, presiden, serta pemilukada yang tidak mencerminkan sinkronisasi dinilai sebuah inti permasalahan yang menyebabkan
BERITA TERKAIT
- Respons Hasto PDIP soal Duet Anies - Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Tidak Disangka
- Anggota DPR Ini Menyoroti Serangan Israel ke Palestina, Singgung soal Genosida
- Pilgub DKI: Sri Mulyani, Risma, Andika Perkasa hingga Adi Wijaya Masuk Radar PDIP
- Ogah Gabung Prabowo-Gibran, Ganjar Pilih Jadi Pengontrol
- Serius Maju Pilkada Seram Bagian Timur, Tokoh Muda Ini Hadiri Acara Taaruf Bacakada PKB
- Survei WE Institut: Elektabilitas Eri Cahyadi Tertinggi untuk Pilkada Surabaya 2024