Pemkab Badung Bongkar Menara Telekomunikasi, Tim Polhukam Bakal Turun Tangan

Pemkab Badung Bongkar Menara Telekomunikasi, Tim Polhukam Bakal Turun Tangan
Salah satu menara telekomunikasi yang dikelola oleh Mitratel. Foto dok Mitratel

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) telah bertemu dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk berdiskusi masalah pembongkaran paksa menara telekomunikasi milik anggotanya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali.

Waketum Aspimtel Rudolf Nainggolan mengatakan pemerintah pusat merespons positif berbagai keluhan yang disampaikan pihaknya dan akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.

"Kita sudah bertemu dengan unsur pemerintah pusat, seperti Polhukam. Hasilnya dari pihak pemerintah pusat memiliki respons yang positif. Dan akan menindak lanjuti hasil pertemuan kemarin," kata Rudolf kepada wartawan, Sabtu (6/5).

Rudolf mengungkap Tim Polhukam akan mendalami permasalahan pembongkaran paksa sejumlagh menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.

Dia menyebut tim Polhukam bakal melakukan pertemuan dengan Pemkab Badung dalam waktu dekat.

"Kita akan tunggu mereka akan ada agenda tersebut ke Badung," ujarnya.

Lebih lanjut, Rudolf mengatakan masalah pembongkaran sepihak oleh Pemkab Badung menjadi masalah straregis karena akan mengganggu pelayanan sinyal telekomunikasi di Pulau Dewata.

Terlebih Bali menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Aspimtel telah bertemu dengan Kemenko Polhukam untuk berdiskusi masalah pembongkaran paksa menara telekomunikasi di Badung

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News