Pemkab Badung Bongkar Menara Telekomunikasi, Tim Polhukam Bakal Turun Tangan
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) telah bertemu dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk berdiskusi masalah pembongkaran paksa menara telekomunikasi milik anggotanya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali.
Waketum Aspimtel Rudolf Nainggolan mengatakan pemerintah pusat merespons positif berbagai keluhan yang disampaikan pihaknya dan akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.
"Kita sudah bertemu dengan unsur pemerintah pusat, seperti Polhukam. Hasilnya dari pihak pemerintah pusat memiliki respons yang positif. Dan akan menindak lanjuti hasil pertemuan kemarin," kata Rudolf kepada wartawan, Sabtu (6/5).
Rudolf mengungkap Tim Polhukam akan mendalami permasalahan pembongkaran paksa sejumlagh menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.
Dia menyebut tim Polhukam bakal melakukan pertemuan dengan Pemkab Badung dalam waktu dekat.
"Kita akan tunggu mereka akan ada agenda tersebut ke Badung," ujarnya.
Lebih lanjut, Rudolf mengatakan masalah pembongkaran sepihak oleh Pemkab Badung menjadi masalah straregis karena akan mengganggu pelayanan sinyal telekomunikasi di Pulau Dewata.
Terlebih Bali menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Aspimtel telah bertemu dengan Kemenko Polhukam untuk berdiskusi masalah pembongkaran paksa menara telekomunikasi di Badung
- 2 Pria Asal NTT Penganiaya Anggota TNI di Bali Jadi Tersangka
- Pamit kepada Staf di Kemenko Polhukam, Mahfud: Terus Bekerja dengan Jujur dan Tidak Culas
- JIP Bakal Fokus Membangun Menara Telekomunikasi di Wilayah DKI Jakarta
- Siapa Menko Polhukam ke-5 di Bawah Presiden Jokowi? Mungkinkah Prabowo?
- Bea Cukai Hadiri Pertemuan Kepabeanan Tingkat ASEAN Demi Capai Kolaborasi yang Apik
- Kunjungi Perbatasan, BNPP dan Kemenko Polhukam Evaluasi Pembangunan PLBN Jagoi Babang