Pemprov Banten Menerapkan WFH untuk ASN
jpnn.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang belakangan ini meningkat.
Kebijakan WFH itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/258-BKD/2022.
SE itu dikeluarkan pada 27 Januari 2022, dan ditandatangani Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Banten Muhtarom.
"SE ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai 28 Februari 2022," kata Muhtarom di Serang, Selasa (8/2).
SE itu membahas terkait dengan penyesuaian sistem kerja ASN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pemprov Banten.
SE itu juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 serta SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022.
Ada tiga sifat layanan yang diberlakukan dalam SE itu, yakni layanan pada sektor kritikal yang meliputi Dinas Kesehatan, rumah sakit umum, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD.
Pemprov Banten menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.
- 5 Berita Terpopuler: Jumlah Honorer Bertumpuk, 3 Janji Menteri Anas Ditunggu, Pengangkatan jadi PPPK 2024 Kapan?
- Banyak Banget yang Diharapkan dari PPPK, Jenis ASN Model Kontrak
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- 3 Janji Menteri Anas yang Ditunggu Honorer & PPPK, Jangan Diulur
- Gaung RPP Manajemen ASN Senyap, Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Tidak Pasti?
- Banyak PPPK Menerima SK, tetapi Jumlah Honorer Masih Bertumpuk