Pemprov DKI Diminta Fokus Atasi Krisis Air Bersih & Pengendalian Penduduk
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan fokus pada pengendalian penduduk untuk mengatasi krisis air di sebagian wilayah di Jakarta.
Pasalnya, menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian semakin banyak penduduk, semuanya tentu akan berebut sumber air bersih.
Justin menuturkan dalam pengendalian krisis air di samping membangun reservoir komunal dan sebagainya, sebaiknya juga bersamaan dengan pengendalian penduduk.
Program pengendalian penduduk yang harus dilakukan, yakni program Keluarga Berencana (KB), Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga memberikan aturan seperti harus memiliki properti sebelum berpindah KTP DKI Jakarta.
"Disarankan ada peraturan yang mengatur warga pindah harus punya properti dulu di Jakarta baru bisa pindah ke KTP," ujar Justin.
Terlebih, tidak adanya pengendalian menyebabkan membludaknya jumlah penduduk sehingga meningkat pula kebutuhan air bersih bagi banyak orang.
Selain itu, banyaknya penduduk juga bisa menyebabkan polusi udara, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor hingga mesin pendingin.
Oleh karena itu, Justin mendesak pemerintah agar jangan hanya menarik pajak saja, namun juga harus memberikan solusi yang berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat.
Pemerintah jangan hanya menarik pajak saja, namun juga harus memberikan solusi yang berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat.
- Ary Ginanjar Menilai Jakarta Pionir Manajemen Talenta Berbasis AI di Indonesia
- Hadiri Kopi Good Day DBL Festival 2025, Pramono Umumkan Sejumlah Kerja Sama
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Bagikan Dividen Rp 249,31 Miliar, Bank DKI Siap Melantai di Pasar Saham
- Dirja Pastikan KPU DKI Telah Kembalikan Sisa Hibah Rp 448 Miliar kepada Pemprov
- Konflik Kashmir: Ketika Air Jadi Senjata Geopolitik