Pemprov DKI Diminta Fokus Atasi Krisis Air Bersih & Pengendalian Penduduk
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan fokus pada pengendalian penduduk untuk mengatasi krisis air di sebagian wilayah di Jakarta.
Pasalnya, menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian semakin banyak penduduk, semuanya tentu akan berebut sumber air bersih.
Justin menuturkan dalam pengendalian krisis air di samping membangun reservoir komunal dan sebagainya, sebaiknya juga bersamaan dengan pengendalian penduduk.
Program pengendalian penduduk yang harus dilakukan, yakni program Keluarga Berencana (KB), Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga memberikan aturan seperti harus memiliki properti sebelum berpindah KTP DKI Jakarta.
"Disarankan ada peraturan yang mengatur warga pindah harus punya properti dulu di Jakarta baru bisa pindah ke KTP," ujar Justin.
Terlebih, tidak adanya pengendalian menyebabkan membludaknya jumlah penduduk sehingga meningkat pula kebutuhan air bersih bagi banyak orang.
Selain itu, banyaknya penduduk juga bisa menyebabkan polusi udara, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor hingga mesin pendingin.
Oleh karena itu, Justin mendesak pemerintah agar jangan hanya menarik pajak saja, namun juga harus memberikan solusi yang berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat.
Pemerintah jangan hanya menarik pajak saja, namun juga harus memberikan solusi yang berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat.
- Pempus Disebur Bakal Hibahkan Wisma Atlet ke Jakarta
- DKJ Bakal Alokasikan 5 Persen APBD Buat Kelurahan
- Pemprov DKI Dukung Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan Berkonsep TOD
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal
- Pemprov Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar
- PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Posko Aduan ‘Komplain’ Penonaktifan NIK