Pemprov Minta PSB Transparan

Dengan demikian, pihaknya meminta kepada tim monitoring yang ada, bekerja secara maksimal dan bertanggungjawab. Sehingga, siswa yang diterima pada sekolah negeri benar-benar melalui tahapan pendaftaran dan syarat yang telah ditentukan.

Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto, Suharto, selama PSB yang berlangsung 1-5 Juli mendatang, dinas sudah membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan Perwali dan petunjuk teknis (juknis) di lapangan. Menyusul dalam Perwali Nomor 15 tahun 2010 itu, sekolah negeri dilarang menerima siswa melebih kuota dan rombel.

Serta, sengaja menaikkan biaya pendaftaran dari yang ditentukan. SMP sebesar Rp 6.000, SMA Rp 25 ribu dan SMK Rp 60 ribu per calon siswa baru. ""Jika memang nanti ada pelanggaran atau kecurangan PSB kami juga membuka pos pengaduan bagi masyarakat. JIka ada yang terbukti melanggar tentu kita tindaklanjuti sesuai ketentuan," tegasnya. (ris/aj/jpnn)