Pemprov Sumut Harus Siap Rp3 Triliun

Maka, hitungan kasar, jika Pemprov Sumut mendapat jatah 40 persen saham, maka logikanya dihitung dari angka 726 juta dollar AS, atau jatuhnya 300,4 juta dollar AS. Dengan kurs Rp10 ribu per dollar, nilainya Rp3,004 triliun. Sedang 10 kabupaten/kota harus siap 145,2 juta dollar AS atau setara Rp1,45 triliun. Jadi, masing-masing harus siap Rp145 miliar.

Effendi Sirait menjelaskan angka-angka itu saat menjadi pembicara di seminar bertema "Pengelolaan Saham Inalum: Oleh Negara untuk Rakyat" di gedung DPR, Senayan, Jakarta, 23 Juni 2010. Saat itu, Effendi Sirait juga menjelaskan, angka-angka tersebut merupakan angka taksiran minimal. Untuk modal pengembangan Inalum pasca putus kontrak 2013, diperlukan modal yang lebih besar lagi.

Kata Effendi Sirait, tidak mungkin kapasitas produksi alumuniumnya stagnan terus, yakni 225.000 ton per tahun. Paling tidak, ke depan harus bisa dua kali lipat. "Dan itu memerlukan dana besar," ujar Effendi Sirait.

Sebagai gambaran dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan, dalam proposalnya, Jepang ingin melanjutkan kontrak, dengan menawarkan akan mengucurkan dana tambahan 367 juta dollar AS. Selain itu, dalam proposalnya, Jepang juga siap mambantu pembangunan PLTA-PLTA yang baru di kawasan Danau Toba. "Kesiapan membantu itu di luar yang 367 juta dollar AS," ujar Sirait. Dengan demikian, dana yang harus dikucurkan oleh pemprov dan 10 kabupaten/kota, bisa membengkak sekitar  separohnya lagi.