Penduduk Tidak Tetap di Australia Minta Dimasukkan dalam Rencana Pembukaan Kembali

Penduduk Tidak Tetap di Australia Minta Dimasukkan dalam Rencana Pembukaan Kembali
Giovanni van Empel dan keluarga sebelum meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi S-3. (Supplied.)

Angka ini sebanding dengan 1.65 persen total populasi Australia.

Merasa seolah terlupakan

Ini bukan pertama kalinya penduduk tidak tetap di Australia tidak menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Australia.

Tahun 2020 lalu, sekelompok akademisi dari University of Technology Sydney (UTS), University of New South Wales (UNSW), dan Migrant Worker Justice Initiative menerbitkan laporan penelitian yang diberi judul: As if weren’t humans: the abandonment of temporary migrants in Australia during COVID-19 (Seolah-olah kami ini bukan manusia: Pengabaian terhadap pendatang sementara di Australia selama COVID-19).

Dalam survey yang melibatkan 6.105 responden itu, sebagian besar penduduk tidak tetap yang memegang berbagai jenis visa mengaku harus mengalami berbagai kesulitan.

Mulai dari tidak punya tempat tinggal sampai harus rela bekerja dalam lingkungan yang eksploitatif dan membahayakan diri mereka.

Alasannya karena mereka tidak ada dalam skema bantuan finansial dari Pemerintah Australia yang hanya mengalokasikannya untuk warga negara atau penduduk tetap.

Salah satu peneliti yang terlibat di dalamnya, Dr Laurie Berg dari University Technology of Sydney mengatakan tidak masuknya para penduduk tidak tetap dalam rencana pembukaan kembali Australia pada November mendatang kembali menegaskan sikap Pemerintah Australia dalam memperlakukan mereka.

"Pemerintah sepertinya sekali lagi memperlakukan mereka hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi bukan bagian dari komunitas," katanya.

Warga berstatus penduduk tidak tetap merasa mereka tidak termasuk yang dipikirkan saat Australia membuat kebijakan membuka kembali perbatasan internasional

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News