Penerimaan PPPK Kini Terbentur Masalah Anggaran
jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah pusat mulai membuka perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tapi ternyata belum semua daerah melaksanakan program tersebut. Kondisi itu juga terjadi di wilayah Jatim.
BACA JUGA : Banyak Pelamar PPPK Salah Pilih Lokasi
Bukan hanya pemprov, sebagian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jatim belum berani memastikan pelaksanaan rekrutmen PPPK. Hal itu tak terlepas dari belum adanya alokasi anggaran untuk gaji para pegawai hasil rekrutmen.
Karena itu, pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota di Jatim tengah menyiapkan skenario pelaksanaan rekrutmen itu.
''Saat ini kami kaji bersama-sama. Ada beberapa opsi yang sedang kami buat,'' kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno.
BACA JUGA : Hasil Verifikasi Dokumen Pelamar PPPK Disandingkan dengan Data BKN
Dia menjelaskan, sesuai pengarahan pemerintah pusat, sejatinya seluruh pemerintah daerah, baik pemprov maupun pemkab/pemkot), diminta untuk melakukan rekrutmen PPPK tahap pertama sebelum awal Maret 2018. Formasi yang menjadi prioritas adalah para tenaga honorer K-2 yang ada di tiap-tiap institusi daerah.
Masalahnya, saat ini pemprov maupun pemkab/pemkot di Jatim terganjal permasalahan anggaran perekrutan. Yakin, belum dialokasikannya anggaran untuk PPPK pada APBD tahun ini.
Para PPPK hasil seleksi memulai tugas paling cepat pertengahan 2019 atau Juli yakni setelah perubahan APBD.
- 1,7 Juta Honorer jadi PPPK 2024: Inilah 30 Pemda Terdapat Sisa Guru P1
- 5 Berita Terpopuler: Info PPPK & CPNS 2024 Bikin Honorer Tenaga Teknis Lega, Perlu Disimak
- Info Terbaru untuk Honorer Bodong Pengin jadi PPPK 2024, Sorry Ye
- Info Terbaru BKN soal Cuti Kelahiran, PNS & PPPK Perlu Menyimak
- Pemkot Bima Dapat 148 Formasi CPNS dan 681 PPPK, Calon Pelamar Diminta segera Menyiapkan Diri
- PPPK Formasi 2023 Mulai Bertugas, Gaji Pertama 1 April, Alhamdulillah