Penetapan Gubernur Sumbar Diwarnai Aksi Penolakan

Sementara calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih, Irwan Prayitno-Nasrul Abit mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumbar yang telah memilih mereka sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih pada Pilkada 2015 lalu.
“Penetapan yang dilakukan KPU Sumbar hari ini bukan saja kemenangan kami, tetapi juga kemenangan masyarakat Sumbar juga,” kata Irwan Prayitno didampingi Nasrul Abit.
“Kami melihat proses penetapan ini juga ditindaklanjuti oleh KPU Sumbar dengan prosedur dan aturan yang berlaku, yang kemudian dilanjutkan dengan pelatikan,” tambah dia.
Salah seorang saksi MK-FB, Mazhar Putra sempat menyerahkan selembar surat keberatan paslonnya kepada Ketua KPU Sumbar.
“Isi surat itu berisikan penetapan calon terpilih tidak bisa dilangsungkan karena ada persoalan hukum yang harus diselesaikan. Seperti perintah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya saat memutuskan perkara PHPU Gubernur Sumbar Jumat (22/1) lalu pada instansi terkait harus menganggap penting penyelesaian dugaan pelanggaran pilkada. Salah satunya soal dugaan ijazah palsu calon wakil gubernur terpilih Nasrul Abit,” katanya.
Dia mengancam kalau paslon terpilih ditetapkan, dia akan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelumnya, tepatnya pada Sabtu pagi, paslon nomor urut 1 ini mendatangi KPU Sumbar yang didampingi kuasa hukumnya Ibarani, dan Rudiantho, serta politisi Demokrat, Andi Nurpati.
Sesampai di depan pintu KPU oleh polisi yang piket disuruh ambil absen tamu dulu, serta menyampaikan maksud kedatangan mereka. Setelah itu mereka menuju ruang Sekretaris KPU Sumbar, Firman.
PADANG – KPU Sumbar telah menggelar rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih di Hotel Bumiminang Padang. Pleno
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN