Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menegah Masih Bermasalah
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi dibahas dan disinkronkan lagi.
Pasalnya, pelaksanaan pengalihan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) di lapangan masih bermasalah.
“Tim asistensi provinsi diharapkan membantu sekolah untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber belajar dan mendayagunakan peran berbagai unsur. Tolong segera dibentuk Satgas terkait hal ini,” kata Menteri Muhadjir saat membuka rapat koordinasi dengan kepala dinas pendidikan provinsi se-Indonesia.
Dia berharap pertemuan dalam rakor ini dapat dilakukan dengan optimal, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah pokok yang terjadi di daerah masing-masing.
“Di sini perlu peran aktif pemerintah daerah dalam menyosialisasikan kebijakan atau peraturan bidang pendidikan dasar dan menengah, sehingga terwujud satu pemahaman atas substansi atau peraturan di maksud,” bebernya. (esy/jpnn)
Mendikbud minta pengalihan kewengan pendidikan menengah segera diselesaikan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Anies Pernah Bikin Fasilitas Day Care Terbaik di Kemendikbud dan Balai Kota Jakarta
- Dirut BPJS Ketenagakerjaan Dukung Jaminan Sosial Masuk Kurikulum Merdeka
- Pekan Kebudayaan Nasional Kembali Digelar Kemendikbudristek, Catat Jadwalnya!
- Mendikbudristek Serukan Investasi Lebih Besar untuk Pengembangan Anak Usia Dini di Asia Tenggara
- Kepedulian Propam Polri terhadap Pendidikan Diapresiasi Kemendikbud
- Tidak Ada Paksaan atau Larangan Penggunaan Atribut Keagamaan Pada Aturan Seragam Sekolah