Pengamat Harapkan Yasonna Tak Dicopot dari Menkumham

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak merombak Kabinet Kerja atas dasar desakan politik. Menurut Ronald, perombakan kabinet harus didasari pada perbaikan kinerja.

"Reshuffle kabinet harus dipisahkan antara berbasis kinerja dan desakan politik. Tidak boleh mengganti menteri karena desakan eksternal. Itu harus dipisahkan dan semuanya kembali kepada leadership seorang presiden," kata Ronald di Jakarta, Rabu (6/5).

Salah satu nama menteri yang terus disuarakan untuk diganti adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Namun, Ronald menganggap desakan penggantian Yasonna itu tak jelas dasarnua. “Apa tolak ukur Yasonna harus diganti?" tegasnya.

Ronald menambahkan, di luar konteks konflik Partai Golkar dan PPP, kinerja Yasonna sebagai menteri hukum dan HAM justru lebih baik. Dari sisi legislasi, sebut Ronald, selama ini Yasonna sangat gesit dan cepat merampungkan sekitar 20 rancangan undang-undang (RUU)  prioritas tahun 2015. "Itu sudah sesuai Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi," ungkapnya.

Sedangkan dari sisi pembenahan lembaga pemasyarakatan (Lapas), Yasonna juga sedang melakukan pembenahan terutama untuk mengatasi kapastas yang berlebihan. Demikian juga soal imigrasi, lanjut Ronald, selama ini Yasonna telah telah melakukan banyak pembenahan dan perlu diapresiasi.

"Jadi itu prestasi Menkumham yang berbasis kinerja dan bukan karena desakan politik," pungkasnya.(fas/jpnn)