Pengamat Ingatkan Pentingnya Akurasi Data Pangan untuk Impor

“Jangan sampai deregulasi itu diartikan sebagai kebijakan yang membuka kebebasan atau mempermudah kegiatan impor,” tutur Hermanto.
Dia menegaskan, dirinya termasuk orang yang tidak mengharamkan impor. Namun prinsipnya, harus mengutamakan produksi sendiri. Deregulasi harus mampu menjangkau kepentingan publik lebih luas.
“Makanya perencanaan impor harus bagus. Laksanakan impor, simpan dulu di gudang Bulog. Nanti dilemparkan ke pasar pada saat panen kita belum datang-datang,” sambung Hermanto.
Terkait rencana penghapusan verifikasi survei data impor pangan, Hermanto menilai itu berisiko.
Sebab, bisa mengakibatkan ketidaksesuaian data, dan tidak adanya jaminan terhadap kualitas standar yang diharapkan dari impor tidak terjamin.
Dia malah mengkhawatirkan jika deregulasi yang menghapus kewajiban verifikasi surveyor itu dilakukan hanya untuk memudahkan impor.
“Tentu ada kerugian untuk petani. Kalau tidak banyak produksi, tidak perlu impor, dan mempermudah impor,” urainya.
Hermanto memperkirakan, kalau beras dari Vietnam murah, kemudian ada impor, beras produksi kita akan kalah walaupun kualitas mereka (beras Vietnam) menengah ke bawah.
JAKARTA - Upaya Kementerian Perdagangan untuk melakukan deregulasi ekspor dan impor diapresiasi pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor
- Sistem Proteksi Listrik Nasional Dinilai Lebih Baik dari Eropa
- Layanan Transfer Antar-Bank via RTOL melalui JakOne Mobile Bank DKI Telah Normal
- Pegadaian Hadirkan Promo Titip Emas Gratis, Dijamin Pasti Aman
- Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok & MMEA Ilegal Senilai Rp 870 Juta di Semarang
- Bea Cukai Fasilitasi Ekspor Perdana 29.460 Karton Sarden Kaleng Banyuwangi ke Afrika & UEA
- Program Keberlanjutan SIG Menyerap 20 Ribu Tenaga Kerja