Pengamat Ingatkan Pentingnya Akurasi Data Pangan untuk Impor
“Jangan sampai deregulasi itu diartikan sebagai kebijakan yang membuka kebebasan atau mempermudah kegiatan impor,” tutur Hermanto.
Dia menegaskan, dirinya termasuk orang yang tidak mengharamkan impor. Namun prinsipnya, harus mengutamakan produksi sendiri. Deregulasi harus mampu menjangkau kepentingan publik lebih luas.
“Makanya perencanaan impor harus bagus. Laksanakan impor, simpan dulu di gudang Bulog. Nanti dilemparkan ke pasar pada saat panen kita belum datang-datang,” sambung Hermanto.
Terkait rencana penghapusan verifikasi survei data impor pangan, Hermanto menilai itu berisiko.
Sebab, bisa mengakibatkan ketidaksesuaian data, dan tidak adanya jaminan terhadap kualitas standar yang diharapkan dari impor tidak terjamin.
Dia malah mengkhawatirkan jika deregulasi yang menghapus kewajiban verifikasi surveyor itu dilakukan hanya untuk memudahkan impor.
“Tentu ada kerugian untuk petani. Kalau tidak banyak produksi, tidak perlu impor, dan mempermudah impor,” urainya.
Hermanto memperkirakan, kalau beras dari Vietnam murah, kemudian ada impor, beras produksi kita akan kalah walaupun kualitas mereka (beras Vietnam) menengah ke bawah.
JAKARTA - Upaya Kementerian Perdagangan untuk melakukan deregulasi ekspor dan impor diapresiasi pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor
- Berkat UU Cipta Kerja, UMKM Kota Banjarmasin Gampang Urus Perizinan Berbasis Digital
- SwipeRx IPEC 2024 jadi Wadah Edukasi Apoteker & Pegiat Kesehatan
- HPL Badan Bank Tanah di Wilayah Penyangga IKN Potensial jadi Magnet Ekonomi Baru
- Pertamina dan Komisi VII DPR RI Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional
- Harga Emas Antam Hari Ini, Naik!
- Indra Karya Gandeng BUMN China Bangun Ketahanan Air dan Energi