Pengamat Ini Minta Polemik TWK Pegawai KPK Dihentikan

"Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal," tutur aktivis 1998 itu.

Menurut dia, publik dan semua pihak seharusnya memberi ruang KPK menyelesaikan perkara korupsi besar, misalnya pengadaan bansos wilayah Jabodetabek pada 2020.

"Ini KPK sudah lumayan terganggu. Korupsi bansos kita tahu, sampai hari ini tidak ada tersangka baru," ujar Satyo.

Menurut dia, pegawai yang dipecat setalah tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat selain KPK. Tentunya dengan membawa semangat memberantas rasuah di tanah air.

Baca Juga: Nikita dan Vera Jerat Korban Lewat Aplikasi MiChat, Parah

"Kalau mereka (para pegawai KPK yang tidak lulus TWK, red) itu, kan, non-ASN, mereka bisa bekerja di institusi lain, di lembaga lain. Artinya dengan kapasitas mereka, mereka punya kewajiban moral mengingkatkan semangat pemberantasan korupsi di tempat lain," beber Satyo. (ast/jpnn)