Pengamat: Kabinet Jokowi-JK Lemah Tanpa Kader Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Wacana peniadaan kader parpol atau dikenal dengan istilah deparpolisasi di kabinet Jokowi Widodo-Jusuf Kalla makin meruncing. Isu ini dinilai akan melemahkan pemerintahan Jokowi nanti. Pasalnya, meski Indonesia menganut sistem presidensil, namun praktiknya semi parlementer.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok mengatakan, kondisi ini sangat berbahaya di alam demokrasi Indonesia yang sudah mulai sehat. Di saat parpol tumbuh dengan baik, tapi di saat bersamaan diberangus oleh orang-orang yang mengatasnamakan profesionalisme.

"Saya pikir karena banyak ketua dan pengurus parpol yang bagus dan profesional, di samping juga mengetahui medan politik di parlemen. Misalnya mantan anggota DPR atau anggota DPR lebih mengerti suasana kebatinan dan kondisi di parlemen daripada orang-orang nonparpol. Bisa program pemerintah diganjal di parlemen," ujar Zaki kepada wartawan, Selasa (12/8).

Zaki menduga, wacana menggusur pengurus parpol di kabinet itu sengaja digelindingkan oleh orang-orang nonparpol yang mengitari Jokowi agar mereka bisa menduduki kabinet dan badan strategis badan pemerintah yang lain.

"Ada indikasi Jokowi diprovokasi terus-menerus, padahal mereka tidak punya kapasitas politik apapun, apalagi profesionalistas mereka juga dipertanyakan," paparnya.

Dia juga mengaku mencurigai ada gerakan sistematis, massif, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang-orang nonparpol untuk menguasai sepenuhnya jabatan di kabinet.

"Seperti penumpang gelap atau pemain tikungan. Ini akan menjadi polemik di internal Jokowi-JK. Saya pikir mereka akan menjadi beban tersendiri bagi presiden terpilih ketika ada kebuntuan politik di parlemen," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu diingat bahwa parlemen menentukan jabatan-jabatan strategis, termasuk jabatan yudikatif dan eksekutif. Misalnya pemilihan Hakim Agung, Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).