Pengamat: Pemerintah Perlu Terbuka soal Pemindahan Ibu Kota

Menurut Yayat, ibu kota adalah milik negara dan rakyat. Bukan hanya milik pemerintah. Mau tidak mau, informasi itu harus bisa diketahui masyarakat. “Sehingga orang bisa mendapatkan kepastian,” ungkap Yayat lagi.

Lebih lanjut Yayat juga menyarankan, selain mengkaji soal pembiayaan, lokasi dan lingkungan, serta aparatur sipil negara (ASN) dan regulasi soal pemindahan ibu kota, pansus juga memberikan catatan-catatan, menambahkan, maupun mengoreksi hingga penajaman terhadap usulan pemerintah itu.

Sebab, ujar dia, kajian yang diterima DPR dari pemerintah masih bersifat global, sehingga perlu ada detail-nya. “Saya kira perlu ada suara pembanding di pansus, misalnya dari perguruan tinggi atau siapa pun yang dianggap memahami persoalan ini untuk memberikan catatan,” paparnya. (boy/jpnn)