Pengawasan Lemah, Hotel Tumbuh Subur

Ani menilai, SKPD ini bekerja tanpa memiliki pertanggungjawaban sehingga para pengusaha menganggap enteng perihal perizinan. “Seharusnya tunjukkan kewibawaan sehingga mereka melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, jangan hanya bersifat komersial,” geramnya.

Menurut politisi PKS itu, maraknya pembangunan hotel tak hanya merugikan pengguna jalan, ruang terbuka hijau (RTH) pun makin menyempit. “Seharusnya setiap bangunan menyisakan 10 hingga 15 persen RTH. Tapi sekarang terbalik, justru RTH yang dipakai sebagai lahan parkir, ini jelas merugikan masyarakat,” terangnya.

Ia pun meminta Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim), Bapedda, BPPTPM serta DLLAJ agar lebih mengawasi dan menyeleksi ketat pemohonan bangunan baru apalagi dalam bentuk hotel.

Terpisah, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Adhy Satrianto mengatakan, maraknya pembangunan hotel di kota ini, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. “Satu sisi memang berdampak positif bisa menyerap tenaga kerja, namun apa yang terjadi jika adanya persaingan yang tidak sehat. Jelas ini merugikan,” keluhnya.