Pengembangan BBKI Soekarno-Hatta Habiskan Rp 7,9 M
Senin, 18 Mei 2009 – 19:43 WIB
JAKARTA - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah mengalokasikan dana APBN tahun 2009 sebanyak Rp 7.904.574.000 untuk meningkatkan kualitas Balai Besar Karantina Ikan (BBKI) Soekarno-Hatta. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengatakan, anggaran tahun 2009 tersebut telah dialokasikan berdasarkan prioritas kegiatan, sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Karantina Ikan tahun 2005-2009 dan Rencana Detail Teknis Pembangunan Karantina Ikan.
Dipaparkannya, dana tersebut digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana, pengadaan alat laboratorium, pembangunan gedung khusus, akreditasi laboratorium, peningkatan kemampuan SDM, serta pelaksanaan tupoksi BBKI. "Tupoksi BBKI adalah penyelenggaraan karantina ikan, termasuk anggaran operasional kegiatan pengambilan sample, pemeriksaan farm, dan pengawalan ikan impor," terang Freddy.
Mengenai penambahan sarana dan prasarana karantina ikan tersebut, lanjutnya, terutama dilaksanakan bertujuan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada. "Kami ingin agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan," jelas Freddy pula.
Perlu diketahui, hingga saat ini jumlah pegawai BBKI Soekarno-Hatta sendiri mencapai sebanyak 64 orang. Mereka terdiri dari 11 orang pejabat struktural, 29 orang tenaga teknis ahli, tujuh orang tenaga teknis terampil, serta 17 orang pegawai non-teknis atau staf umum. (cha/JPNN)
JAKARTA - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah mengalokasikan dana APBN tahun 2009 sebanyak Rp 7.904.574.000 untuk meningkatkan kualitas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tim BTB Lakukan Aksi Resik dan Distribusi Air Bersih di Sumbar
- Jan Prince Permata: Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat Saling Memperkuat
- Catatan Dahlan Iskan soal Kasus Vina Cirebon: Aneh
- Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Muncul Lagi Masalah Baru, Ya Ampun
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik untuk Honorer Satpol PP, Bisa Sah jadi PPPK, tetapi Agak Sensitif
- World Water Forum 2024: CCEP Indonesia Tegaskan Komitmen terhadap Pengelolaan Air