Penghapusan Honorer, Bima: Rekomendasi Diserahkan Kepada Presiden Jokowi

Penghapusan Honorer, Bima: Rekomendasi Diserahkan Kepada Presiden Jokowi
Rencana penghapusan honorer per 28 November 2023 ditunda. Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

9 Wali Kota Kirim Rekomendasi kepada Presiden Jokowi

Lantaran belum ada SE atau keputusan resmi dari pemerintah soal penundaan penghapusan honorer, Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) V Regional Kalimantan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (30/9), masih membahas isu penghapusan tenaga honorer.

Anggota Apeksi Regional Kalimantan, yakni Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Palangka Raya, Kota Pontianak, Kota Banjarbaru, Kota Singkawang, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Tarakan.

Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto yang hadir secara daring dalam pembukaan acara tersebut menyampaikan rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer menjadi perhatian semua pemerintah kota.

Karenanya, Wali Kota Bogor itu mengatakan masalah penghapusan honorer menjadi materi pembahasan dalam rakerwil Apeksi Regional Kalimantan.

Sembilan wali kota yang tergabung dalam Apeksi Regional Kalimantan itu akan menuangkan hasil rapat dalam bentuk rekomendasi.

"Rekomendasi ini akan diserahkan kepada presiden untuk jadi pertimbangan," kata Bima Arya, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, pria kelahiran 17 Desember 1972 itu mengatakan Apeksi ingin memperjuangkan nasib tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di pemerintahan dan banyak jasanya.

"Insyaallah, akan ada titik temu dan mudah-mudahan di rapat kali ini juga bisa memunculkan beberapa format terkait dengan benar atau paling tidak bisa memberikan perbaikan," ujar Bima. (sam/antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Rakerwil Apeksi masih membahas masalah penghapusan honorer 2023, meski Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana sudah menyatakan rencana itu batal.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News