Penghapusan Honorer Bukan Solusi, PTT Daerah Ini Minta Dijadikan PPPK Tanpa Syarat
Permintaan Forum Komunikasi PTT itu ditanggapi oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar.
Pada prinsipnya, kata dia, DPRD dan pemerintah daerah menyambut baik aspirasi para PTT.
"Kami akan sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kita semua, khususnya rekan-rekan PTT," ujar Amhar di forum itu.
Dia pun berkomitmen mengatur jadwal agar pemerintah daerah dan perwakilan Forum Komunikasi PTT bisa bertemu untuk membicarakan kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Baca Juga: ACT Siap-Siap Saja! Bareskrim, PPATK, dan Densus 88 Bergerak
Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna Wan Siswandi menyatakan pemda mendukung pernyataan yang disampaikan Forum Komunikasi PTT dan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
"Kami akan menyampaikan aspirasi rekan-rekan PTT kepada pemerintah pusat," ucap Bupati.
Siswandi juga mengajak semua pihak bekerja sama mencari solusi yang terbaik. Baik pemda, DPRD, maupun pegawai PTT. Sebab, persoalan honorer menjadi masalah nasional.
Forum Komunikasi PTT Natuna minta diangkat jadi PPPK tanpa syarat, karena penghapusan honorer disebut bukan solusi yang berpihak kepada pegawai non-ASN.
- Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Diumumkan Setelah Ombudsman Minta Penundaan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun
- Pemda yang Tidak Usulkan Formasi PPPK 2024 untuk Tendik Harus Disanksi, Honorer Setuju?
- 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Digantung, ORI Buka Suara, Sulit jadi Orang Terpilih Seperti PPPK
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung
- 5 Berita Terpopuler: Solusi untuk Honorer yang Tak Masuk Database BKN, Ada Rekrutmen Khusus PPPK? Semoga