Pengusaha Pilih Harga BBM Naik

Menurut dia, kebijakan pengurangan subsidi harus dilakukan melalui skema yang bisa meminimalisir penyelewengan, seperti penyelundupan BBM ataupun pengoplosan. Karena itu, jika memang opsi pembatasan rawan dengan penyelewengan, maka pemerintah bisa menempuh opsi menaikkan harga.

Untuk itu, lanjut dia, agar lebih fair, Kadin mengusulkan skema kenaikan harga BBM subsidi untuk untuk kendaraan umum dan sepeda motor naik Rp 1000 per liter menjadi Rp 5.500 per liter, sedangkan untuk pemilik mobil pribadi naik Rp 2.500 - 3.000 per liter menjadi Rp 7.000 - 7.500 per liter. "Dengan opsi ini, penghematan subsidi bisa sampai Rp 100 triliun. Nah, penghematan ini harus dialokasikan khusus untuk membangun infrastruktur dan membantu UMKM," terangnya.

Sementara itu, di tempat sama, Wakil Ketua Apindo Anton J. Supit mengatakan, dengan waktu yang sudah mepet, pemerintah mestinya realistis untuk memilih opsi pengurangan subsidi BBM, apakah dengan pembatasan konsumsi atau dengan kenaikan harga. "Kalau pembatasan atau pengalihan ke BBG, itu kan begitu rumit. Jadi, melihat kondisi kesiapan di lapangan, opsi kenaikan harga akan lebih realistis," ujarnya.

Menurut Anton, jika pemerintah berpikir bahwa ongkos politik menaikkan harga BBM akan tinggi, maka ongkos politik untuk membatasi BBM pun juga sama-sama tinggi. Sebab, akan memaksa pemilik mobil pribadi untuk berpindah dari BBM subsidi seharga Rp 4.500 per liter ke BBM nonsubsidi seharga Rp 8.500 per liter atau hampir lipat dua.