Penunjukan HK Bangun Tol Trans Sumatera Dipertanyakan

Terkait dana pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, menurut Budi, pemerintah bisa menawarkan berbagai opsi untuk menjaring investor, mulai dari kerjasama pendanaan, kerjasama pembangunan hingga sistem pemberian konsesi kepada investor dalam bentuk build operate and transfer (BOT). Dengan demikian, uang yang dianggarkan Rp5 triliun untuk pembangunan tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat dan mendesak bagi masyarakat.

Terakhir dikatakannya, daripada menunjuk Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, sebaiknya pemerintah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan pembangunan fisik jalan tol tersebut. Setelah itu, baru pemerintah menunjuk operator melalui system lelang terbuka seperti halnya yang berlaku di Jembatan Suramadu. "Dengan demikian, penggunaan uang pembangunan jalan tol Trans-Sumatera lebih mudah diaudit dan dipertanggung jawabkan kepada publik," sarannya. (fas/jpnn)