Penunjukan Pj. Kepala Daerah Gaduh, Wibawa Pemerintahan Jokowi Dipertanyakan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mempertanyakan wibawa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menyusul kegaduhan dalam penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah.
Kegaduhan itu, yakni ada Pj. Kepala Daerah yang mundur seusai dilantik.
Baca Juga: Istri Disuruh Suami Berbuat Terlarang, Tak Menolak, Akhirnya
Anwar mengatakan itu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Mensesneg, Seskab, dan KSP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
"Ini, kan, wibawa pemerintah ada di mana kalau seperti ini," kata legislator Fraksi Partai Demokrat itu di Jakarta.
Anwar menjelaskan ada Pj. Kepala Daerah di wilayah pemilihannya yang mundur setelah dilantik.
Hal itu, menurut dia, akibat tidak jelasnya aturan turunan dari pemerintah pusat.
Anwar mengatakan keberadaan aturan turunan membuat mekanisme penunjukan penjabat jelas dan transparan.
Menurut Anwar, kegaduhan dalam penunjukan Pj. Kepala Daerah membuat wibawa pemerintahan Jokowi dipertanyakan.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi