Penyerapan Belanja Negara Rendah

Disebutkan pula, agar keterlambatan ini jangan sampai terulang lagi, pemerintah pun melakukan berbagai langkah, seperti memberikan fleksibilitas atau kewenangan yang lebih luas dalam melakukan revisi anggaran 2010. Selain itu, juga dengan melakukan pembatasan pengajuan usul revisi RKAKL/SAPSK paling lambat tanggal 15 Oktober 2010. Pemerintah juga mengimbau, agar K/L segera mengusulkan pembukaan blokir atas RKA-KL 2010, guna mempercepat realisasi anggaran dan berbagai kebijakan lainnya.

Sementara itu, untuk realisasi belanja non K/L, dilaporkan juga masih rendah, yakni baru mencapai Rp 276,0 triliun atau 66,4 persen dari pagu APBN-P 2010. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 68,1 persen dari APBN-P 2009. Realisasi tersebut antara lain terdiri dari realisasi subsidi yang mencapai Rp 129 triliun atau 64,1 persen dari pagu APBN-P 2010, namun sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 61,1 persen dari APBN-P 2009, terutama subsidi energi (BBM dan listrik).

Kemudian, realisasi bunga utang dilaporkan mencapai Rp 78,6 triliun atau 74,4 persen dari pagunya dalam APBN-P 2010, yang lebih rendah 1,9 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebut berkaitan dengan adanya penghematan bunga utang dalam negeri akibat lebih rendahnya tingkat bunga SBI (3 bulan). Penghematan bunga utang luar negeri ini sendiri berkenaan dengan apresiasi nilai tukar rupiah.

Sementara, realisasi belanja lain-lain mencapai Rp 10,8 triliun, atau 32,9 persen dari pagunya dalam APBN-P 2010. Penyerapan belanja lain-lain tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 49,2 persen dari APBN-P 2009. Kondisi ini disebut berkaitan dengan tidak adanya realisasi biaya Pemilu dan bantuan langsung tunai (BLT), serta rendahnya realisasi belanja penunjang.