Perangi Mafia Rusun, Ahok Pilih Cara Preman

"Memang lebih baik ada nama dan foto, agar jelas benar-tidak dia penghuni rusun. Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ini untuk keuntungan pribadi," harapnya.
Saat ini, pihaknya telah memulai dengan mengumpulkan pas foto sebagai tahap awal. Sebelumnya, kartu pembayaran yang salah itu telah dibagikan kepada 1.000 penghuni cluster B Rusunawa Marunda. Namun sesuai permintaan Ahok, kartu itu akan ditarik kembali dan diganti yang baru tanpa dipungut biaya.
Dijelaskan, sejak penerapan pada 1 September hingga Jumat lalu, sudah ada 88 warga rusun yang membayar dengan sistem virtual account cash management system. Dengan sistem ini, warga tinggal datang ke Bank DKI atau ATM terdekat untuk membayar sewa rusun. Sebelumnya, warga harus antre di kasir rusun dan bayar secara manual.
Kartu rusun yang sebelumnya diprotes Ahok itu, hanya berisi keterangan penghuni rusun, seperti nama, blok, lantai dan lainnya. Sehingga, untuk membayar sewa rusun, si penghuni tidak bisa langsung diautodebet seperti kartu ATM. (rmo/jpnn)
JAKARTA - Carut marutnya pengelolaan rumah susun (rusun) di ibukota membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI geram. Pengelola rusun pun diminta
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Resmikan Masjid Jakarta Garden City, Gubernur Pramono Berpesan Begini
- Kepala BKN Sebut 1.967 CPNS 2024 yang Mundur Aslinya Tidak Lulus
- BSMI Peringatkan Dunia Internasional, Jalur Gaza Masih Belum Aman
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia