Perbatasan Kaltim-Malaysia Diguyur Rp303 Miliar

Secara nasional, ada empat provinsi lain yang mendapat dana dekonsentrasi untuk perbatasan yang lebih besar dari Bumi Etam. Dari total Rp 2,8 triliun, Nusa Tenggara Timur paling besar dengan Rp 645 miliar, Papua Rp 660 miliar, Kalimantan Barat Rp 487 miliar, dan Sulawesi Utara Rp 322 miliar. Dilihat dari kelembagaan, Kementerian Pekerjaan Umum yang terbanyak dengan Rp 1,4 triliun.

Dana Kaltim untuk daerah perbatasan, sambung Adri Patton, bukan hanya Rp 303 miliar tadi. Masih ada dari instansi lain yang belum masuk dan diatur oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. “Kami terus memperjuangkan supaya Kaltim terus mendapat dana tersebut,” jelasnya.

Menurut profesor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda ini, berbicara perbatasan tidak lepas dari daerah tertinggal. Sebab, nyaris semua perbatasan di Kaltim adalah daerah tertinggal. Baru-baru ini Adri Patton diperintahkan sekaligus mewakili Gubernur Kaltim dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedang dirancang undang-undang pembangunan daerah tertinggal pada waktu itu.

Menurut Patton yang menjadi narasumber dalam diskusi dengan DPD, paparan banyak daerah tertinggal di Kaltim menunjukkan perlunya perhatian pusat. “Semua daerah di perbatasan pasti daerah tertinggal, tetapi tidak semua daerah tertinggal di perbatasan. Menyebar di sepuluh kabupaten kota di Kaltim,” urainya. (fel/far)