Percepat Kontrak Proyek Pendidikan

jpnn.com - Kejar target penyerapan anggaran belanja, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat mempercepat kontrak kerjasama dengan perusahaan pemenang lelang. Sebanyak 13 kegiatan yang disetujui Unit Lelang Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta dipastikan siap berjalan..    

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Dikmen Jakarta Barat, Alex Usman menjelaskan, penandatangan kesepakatan itu merupakan titik terang peningkatan mutu sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan sekolah yang sempat tertahan di ULP.
     
Sudin Dikmen Jakarta Barat sendiri tahun 2014 ini mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp 520 miliar. Dari total 109 kegiatan lelang yang diajukan ke ULP DKI, baru 18 kegiatan yang disetujui. Alex mengatakan, dari 18 kegiatan itu, penyerapan anggaran baru mencapai Rp 52 miliar.

Untuk itu, kata Alex, sambil menunggu sisa kegiatan lain yang belum disetujui ULP, 13 kontrak kerjasama yang sudah disepakati lebih dulu dilegalkan. Agar percepatan realisasi rencana kegiatan Sudin Dikmen Jakarta Barat terlaksana.
     
”Pekan lalu, kami juga sudah tanda tangani dua kontrak terkait pengadaan barang dan jasa cleaning service dengan anggaran senilai Rp 5 Miliar. Hari ini (kemarin) kami tandatangan 13 kontrak pengadaan barang fisik dengan anggaran Rp 32 miliar,” terang Alex saat penandatangan kontrak di Kantor Walikota Jakarta Barat, Jumat (15/8).
     
Sementara, lanjut dia, tiga kontrak tersisa sudah dijadwalkan penandatanganannya pada 20 Agustus mendatang. ”Tiga kontrak itu untuk pengadaan alat fitnes senilai Rp 47 miliar,” jelasnya juga. Alex menjamin, jika semua pengadaan barang dan jasa itu bebas korupsi. Sebab, seluruh pemenang lelang dipastikan perusahaan yang ditunjuk oleh ULP DKI.
     
Sebagai bentuk garansi, sebelum penandatangan kontrak, Alex meminta kepada perusahaan-perusahaan agar mematuhi segala peraturan penyediaan barang. Seperti jaminan kualitas dan kuantitas barang, jaminan barang distributor, pengiriman tepat waktu sebelum 90 hari, sudah di tes sebelumnya dan sebagainya.
     
”Apabila syarat dan ketentuan itu tidak terpenuhi, kami tidak akan melakukan pembayaran,” tegasnya.

Terkait APBD yang tersisa, senilai Rp 470 miliar, Alex meyakini hingga akhir tahun seluruhnya bisa terserap. Ia yakin, penandatangan kerjasama secara kontinu akan terus berlanjut hingga akhir 2014 ini.
     
”Seluruh pengajuan kegiatan saat ini sedang diproses di ULP DKI, kami yakin jika bulan depan disetujui penandatangan hasil lelang lanjutan akan kita lakukan secepatnya,” pungkasnya. (asp)