Perihal Sengketa Tanah antara Warga Sunter Jaya vs Kodam, Politikus PDIP: Kami Kawal Sampai Tuntas

"Semestinya stakeholder terkait menjelaskan status sertifikat tanah milik warga Sunter Jaya secara transparan. Kepastian hukum harus di kedepankan agar status sertifikat tanah warga Sunter Jaya tidak terkatung-katung nasibnya," ujar Darmadi.
Terakhir, Darmadi mengingatkan membela kepentingan rakyat harus jadi skala prioritas bagi seluruh pemangku kebijakan di negeri ini sebagaimana diamanatkan pendiri bangsa ini.
“Bung Karno sebagai bapak pendiri bangsa ini selalu menekankan agar para pemimpin mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Bukan malah menindasnya," tegas Darmadi Durianto.
Diketahui, sengketa tanah antara warga kelurahan Sunter Jaya dengan pihak Kodam Jaya bermula pada tahun 2019.
Kala itu, pihak Kodam Jaya diduga mengklaim sejumlah tanah milik warga kelurahan Sunter Jaya. Adapun tanah yang diduga diklaim secara sepihak oleh pihak Kodam Jaya yakni tanah yang ada di RW 01 hingga 07, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara.(fri/jpnn)
Politikus PDIP Darmadi Durianto memastikan akan terus mengawal sengketa tanah yang terjadi antara warga Sunter Jaya dengan pihak Kodam Jaya hingga tuntas.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!